Pemerintah – DPR Sepakati RUU Keperawatan

PPNI – Rapat Kerja komisi 9 dengan Menkes tanggal 18 september 2013 yang berlangsung pukul 10.30 – 12.00 akhirnya menghasilkan keputusan yang ditunggu – tunggu oleh Perawat Indonesia melalui PPNInya.

Pada Rapat yang berlangsung tertutup tersebut, mengagendakan Judul dan content RUU Keperawatan yang sebelumnya diganti oleh Kemenkes menjadi RUU keperawatan dan Kebidanan.

Rapat kerja dimulai dari paparan Menteri kesehatan mengenai alas an mendasar mengapa Kemenkes mengganti RUU Keperawatan menjadi RUU Keperawatan dan kebidanan. Menurut Menkes  perawat dan bidan  memang terpisah secara profesi tetapi pendidikan bidan masih mengambil dasar keperawatan,  yaitu keperawatan dasar sebanyak 3 SKS.Dilahan perawat dan bidan bekerja sama.

Menkes juga mengomentari terhadap usulan konsil keperawatan. Konsil diberbagai negara adalah lembaga mandiri, kecuali di siangapura dan malaysia, dimana dikedua Negara tersebut yang melakukan register perawat adalah pemerintah. Selain itu Menkes memaparkan kepada komisi IX mengenai Konsil kedokteran di Indonesia.

“Konsil kedokteran itu mandiri, otonom, diangkat oleh presiden memakai APBN.  Konsil berfungsi meregistrasi nasional. Kewenangan itu merupakan kewenangan pemerintah. Apabila konsil tetap dibentuk, maka perlu pertimbangan lebih baik”, papar menkes.

Selain mendengarkan pandangan dari Menkes, Rapat juga memaparkan pandangan dari semua Fraksi di Komisi IX tentang usulan Kemenkes mengganti RUU Keperawatan  Menjadi RUU Keperawatan dan kebidanan. Seluruh fraksi sepakat agar RUUKeperawatan di buat mandiri tanpa ada tambahan kebidanan dan subtansi  bidan. Bahkan Komisi IX DPR mendorong agar Bidan mempunyai  UU sendiri.

Pemerintah melalui Menkes akhirnya setuju agar UU Kebidanan dibuat sendiri setelah melihat aklamasi Komisi IX yang menginginkan RUU Keperawatan dibuan tersendiri dan terpisah dari RUU Kebidanan. Tetapi Menkes meminta jaminan kepada Komisi IX agar RUU Nakes  juga dibahas secara berbarengan dengan RUU Keperawatan. Atas sikap legowo Menkes tersebut, semua fraksi mengapresiasi sikap Menkes tersebut.

PPNI yang selama ini berjuang mengawal RUU Keperawatan di Komisi IX melalui Prof. Achir yani  mengucapkan rasa syukur yang sangat dalam atas disepakatinya RUU Keperawatan oleh Menkes dan Komisi IX. “Yang harus kita kawal saat ini adalah substansi dari UU Keperawatan itu sendiri yang akan dibahas oleh Kemenkes dan DPR, jangan sampai merugikan perawat”, demikian yang dipaparkan oleh Prof Achir yani.

Dr Nova selaku ketua Panja RUU Keperawatan juga mengaku sangat senang dengan hasil rapat kerja hari ini dan beliau mengharapkan dalam 2x masa siding ke depan, RUU Keperawatan sudah di Sahkan menjadi UU Keperawatan.

Agenda selanjutnya adalah pembahasan DIM antara DPR dan Pemerintah melalui Panja RUU Keperawatan antara Pemerintah dan Komisi IX.

Ayo kita kawal terus RUU Keperawatan…

 

Hidup Perawat..

Hidup rakyat Indonesia…!!!

 

Sumber: http://www.inna-ppni.or.id/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s